Articles
Transisi energi bukan lagi pilihan, ini momentum emas Indonesia. Di tengah krisis iklim dan perebutan investasi hijau global, Indonesia berpeluang menciptakan jutaan green jobs, memimpin rantai pasok energi bersih, dan melahirkan SDM hijau berdaya saing dunia. Apakah Indonesia siap mengambil peran utama dalam ekonomi hijau global? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Mulai dari potensi, kebijakan, inovasi, hingga masa depan green jobs Indonesia.
Indonesia kini berada di sebuah persimpangan sejarah karena harus menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan tanggung jawab menjaga bumi dari krisis iklim. Transisi energi hijau bukan sekadar jargon global, melainkan kunci bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Di baliknya terbuka peluang luar biasa berupa ratusan ribu hingga jutaan lapangan kerja baru, masuknya investasi hijau, dan penguatan posisi strategis Indonesia dalam percaturan energi dunia.
Indonesia menempati peringkat kedua dunia untuk keanekaragaman hayati darat dan pertama untuk hayati laut, meski hanya mencakup 1,3% daratan bumi. Indonesia memiliki 10% hutan dunia dan menjadi habitat 20% flora-fauna, 17% burung, serta 25% ikan global (Dewi & Ma’ruf, 2017; p. 54). Di Kalimantan, setiap 10 hektar hutan memiliki lebih banyak spesies pohon daripada seluruh Amerika Utara (Atmoko et al., 2025; p. 2). Namun, posisi strategis ini terancam oleh perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, deforestasi 2,2 juta hektar per tahun, serta ketergantungan energi fosil hingga 70% yang menyumbang 24,84% emisi gas rumah kaca (Dewi & Ma’ruf, 2017; p. 54).
Menurut Widianto (2024), Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran utama dalam transisi energi bersih global dan aktif berpartisipasi dalam rantai pasok teknologi hijau dunia. Komitmen ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengumumkan rencana untuk membangun 75 gigawatt kapasitas energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan, serta mencapai net-zero emission pada tahun 2060. Rencana ini mencakup pengembangan energi surya, hidro, geotermal, nuklir, serta pembangunan jalur transmisi hijau sepanjang 70.000 km dan reforestasi 12,7 juta hektar hutan terdegradasi (Widianto, 2024).
Namun untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, industri perlu dibuat lebih ramah bagi tenaga kerja muda maupun berpengalaman agar mereka termotivasi meraih Green Jobs. Hal ini diperkirakan akan memicu lonjakan permintaan green jobs di Indonesia. Meskipun tenaga kerja aktif dan kaum muda menunjukkan minat, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi.
World Energy Outlook 2023 memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor utama panel surya di dunia dengan kapasitas hingga 165,9 GW, diikuti oleh energi angin sebesar 167 GW dan mikrohidro 0,7 GW (Hasjanah, 2025). Selain itu, Indonesia menargetkan peran strategis dalam industri kendaraan listrik dan baterai, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam rantai pasok logam global seperti nikel, aluminium, dan besi yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan teknologi hijau. Contohnya, sejak era Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel, komoditas penting untuk baterai kendaraan listrik, yang mendorong perusahaan internasional berinvestasi untuk memproses nikel di dalam negeri.
Di sinilah konsep ekonomi hijau dan penciptaan green jobs hadir sebagai alternatif. Ekonomi hijau tidak hanya sebatas pembangunan yang business as usual, melainkan menawarkan kerangka pembangunan yang adil, berwawasan lingkungan, serta mengurangi emisi melalui skema seperti Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Pembangunan rendah karbon berarti menyeimbangkan empat tujuan utama pembangunan nasional seperti pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment.
International Labour Organization (2018) merekomendasikan pendefinisian green jobs secara operasional, analisis sektor untuk perencanaan Just Transition, dan peningkatan pengumpulan data pasar tenaga kerja. Selain itu, program pelatihan keterampilan hijau, re-skilling dan up-skilling, serta perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak transisi perlu diperkuat. Data ILO tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih berpotensi menciptakan lebih dari 24 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030. Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengalami permintaan besar terhadap green jobs.
Croston (2008) mengidentifikasi setidaknya 75 jenis Green Jobs yang potensial, mulai dari pengembangan energi alternatif, pengolahan air dan limbah, hingga pertanian organik. Hampir seluruh jenis pekerjaan tersebut dapat dikembangkan di Indonesia, yang memiliki kekayaan alam dan sumber daya energi bersih besar. Potensi energi panas bumi nasional diperkirakan mencapai 19.658 MW, namun kapasitas terpasangnya baru sekitar 88,90 MW atau 4% dari total potensi (Dewi & Ma’ruf, 2017 ; p. 58). Potensi ini tersebar di berbagai wilayah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Jika dikombinasikan dengan tenaga surya, angin, dan biomassa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus membangun ekosistem kerja hijau yang menyerap jutaan tenaga kerja baru.
Survey terbaru oleh Suara Mahasiswa (SUMA) Universitas Indonesia dan Yayasan Indonesia CERAH menunjukkan bahwa generasi muda usia 18–25 tahun memandang krisis iklim sebagai masalah serius dan mendukung tindakan segera. Lebih dari 70% responden muda di Indonesia tertarik untuk bekerja di sektor green jobs setelah memahami definisinya (Tachev, 2024). Mereka hampir secara seragam percaya bahwa mereka memiliki peran penting dalam menghadapi krisis iklim melalui karier di sektor tersebut.
Selama Indonesia’s Green Jobs Conference 2023, Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas memperkirakan ekonomi hijau di Indonesia dapat menciptakan 15,3 juta pekerjaan pada tahun 2045 (Carbon Addons, 2025). Bappenas juga menargetkan 1,8 juta pekerja di sektor ekonomi hijau pada 2030, meliputi industri listrik, kendaraan listrik, restorasi lahan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, dan lingkungan pesisir serta laut yang berkelanjutan (Bappenas, 2019).
Untuk mencapai target ini, pemerintah telah mempersiapkan tenaga kerja melalui berbagai inisiatif, seperti LCDI (Low Carbon Development Initiative) yang menekankan pembangunan rendah karbon, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Low Carbon Development Initiative menunjukkan bahwa kebijakan rendah karbon dapat meningkatkan PDB sebesar 6% per tahun. Hal ini didukung oleh Nationally Determined Contribution Indonesia yang menargetkan penurunan emisi 31,89% dengan usaha sendiri atau 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030 (PAGE Secretariat, 2023).
Selain upaya domestik, dukungan internasional juga penting. Salah satunya terlihat dalam proyek ISED dengan Jerman yang menyiapkan tenaga kerja untuk sektor energi terbarukan melalui pelatihan dan sertifikasi. Hingga kini, proyek ini telah melatih lebih dari 1.250 peserta, membantu sertifikasi 148 guru SMK, dan mengembangkan modul pendidikan serta pelatihan. Inisiatif semacam ini diharapkan dapat mendorong energi terbarukan mencapai 31% dari bauran energi nasional pada 2050 (Tachev, 2024).
Meskipun minat mahasiswa terhadap green jobs meningkat, terdapat hambatan signifikan. Green jobs dianggap kurang bergaji dan memiliki prospek karier terbatas. Mahasiswa juga merasa kurang siap memasuki industri ini, menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan hijau. Tantangan lain termasuk ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar, implementasi prinsip keberlanjutan yang minim di banyak industri, dan populasi muda yang besar.
Indonesia perlu membangun Green Skills Accelerator, ekosistem digital yang menghubungkan universitas, industri, dan startup energi hijau dengan simulasi lapangan dan sertifikasi internasional. Kurikulum juga bisa diintegrasikan melalui Kampus Hijau Dual-Track dan Living Lab, sekaligus menjadi marketplace Skills-to-Jobs untuk menghubungkan mahasiswa langsung dengan proyek hijau nyata, sehingga SDM siap menghadapi tantangan ekonomi hijau global.
Inisiatif seperti startup CONTAINDER menjadi contoh nyata bagaimana inovasi digital dapat memberdayakan anak muda sekaligus membuka peluang green jobs, dengan menghadirkan empat fitur utama berupa pengawasan pengelolaan sampah, pelaporan kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), pembayaran retribusi digital, dan pengaduan masyarakat terhadap pembuangan sampah liar. Fitur-fitur ini membuat tata kelola sampah lebih transparan dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Program ini telah berhasil diterapkan di Teluk Bintuni dan akan diperluas ke Biak, Jayapura, Ambon, dan Bitung, sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan informasi dan pameran terkait sektor green jobs (Ahmad, 2025).
Meski demikian, pertanyaan kuncinya adalah apakah pemerintah mampu menyelaraskan komitmen ini dengan realitas politik-ekonomi yang masih bertumpu pada batu bara? Selain tantangan nasional, transisi energi juga menuntut transformasi di daerah penghasil batu bara, yang justru menyimpan peluang besar bagi green jobs. Ember (2024) mencatat potensi lebih dari 100.000 pekerjaan energi bersih, menegaskan bahwa transisi energi bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk re-skilling dan diversifikasi ekonomi daerah. Pemerintah melalui National Occupational Map telah memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kerja hijau, memperkuat link and match antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah agar lulusan muda dapat mengisi ruang kerja baru yang sebelumnya belum ada.
Proyek energi terbarukan berpotensi mentransformasi wilayah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, yang saat ini menyumbang sekitar 30 MtCO2e emisi dari metana tambang dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dalam kerangka RUPTL, ditargetkan penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 21 GW pada 2030, ditambah 36 GW dari target JETP CIPP (Ember, 2024).
Jika diarahkan ke wilayah penghasil batu bara, langkah ini dapat menciptakan sekitar 50.000 lapangan kerja baru serta menarik investasi senilai USD 4,3 miliar. Lebih jauh, ekspansi tenaga surya dan pembatalan pembangunan pembangkit batu bara baru diproyeksikan menghasilkan tambahan 46.000 lapangan kerja, melipatgandakan nilai investasi, serta menurunkan emisi hingga 18 MtCO2e. Secara keseluruhan, strategi ini dapat mendatangkan investasi lebih dari US$9,4 miliar dan membuka lapangan kerja hijau dengan keterampilan tinggi (Ember, 2024).
Sejalan dengan upaya nasional tersebut, tren transisi energi di tingkat global menunjukkan peluang dan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. China, misalnya, menjadi penggerak utama transisi energi. Laporan ESG News (2025) menyoroti proyek iklim berskala besar yang meliputi ladang angin lepas pantai hingga basis energi baru di gurun. China menargetkan puncak emisi pada 2030 dan netral karbon pada 2060. Meskipun produksi batu bara tetap tinggi, China memasok 70% komponen surya dunia dan 60% peralatan tenaga angin. Pada tahun 2023, 40% listriknya sudah berasal dari energi terbarukan, sekaligus menyerap karbon hingga 1,2 miliar ton per tahun melalui peningkatan tutupan hutan. Belt and Road Initiative menyalurkan pembiayaan hijau lebih dari USD 24,5 miliar sejak 2016 dan bermitra dengan lebih dari 40 negara (ESG News, 2025).
Proyek seperti Zhanatas Wind Farm di Kazakhstan dan Gouina Hydropower Station di Mali membuktikan bahwa teknologi hijau dari China tidak hanya mampu menyalurkan listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat (Huaxia, 2025). Bagi Indonesia, pengalaman ini merupakan peluang emas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi hijau, mulai dari panel surya hingga jaringan kendaraan listrik.
Dalam rangkaian 75 Years Indonesia–China Exchange Visit yang digelar pada 10–14 Juni 2025, China–Indonesia Clean Energy Business Roundtable di Shanghai menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi kedua negara. Lebih dari sekadar transfer teknologi, kerja sama ini dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal, sehingga Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan pada teknologi impor.
Meski begitu, transisi energi tidak boleh hanya dilihat sebagai soal teknis. Ia adalah proyek peradaban. Indonesia perlu berpikir lebih jauh dengan inovasi kelembagaan dan solusi praktis yang visioner. Pertama, membentuk Green Job Innovation Hub di kawasan industri strategis yang mengintegrasikan riset, pelatihan, inkubasi bisnis hijau, hingga sertifikasi tenaga kerja. Hub ini dapat menjadi pusat kolaborasi universitas, startup energi terbarukan, dan investor global. Kedua, Indonesia dapat meluncurkan Green Sovereign Wealth Fund, mirip dengan Lembaga Pengelola Investasi, tetapi khusus menyalurkan modal pada proyek hijau. Dengan begitu, dana pensiun, zakat, maupun investasi asing bisa dikelola untuk membiayai transisi energi.
Selain instrumen kelembagaan berbasis keuangan, inovasi digital juga perlu dikembangkan, misalnya Just Transition Digital Platform, sebuah marketplace daring yang mempertemukan pekerja dari sektor fosil dengan peluang kerja hijau, lengkap dengan modul re-skilling berbasis AI. Dengan platform ini, pekerja batu bara yang kehilangan mata pencaharian akan secara mudah langsung mengakses peluang baru di sektor surya, biomassa, atau daur ulang limbah.
Lebih jauh lagi, Indonesia bisa memimpin pembentukan South–South Green Technology Alliance bersama negara berkembang lain. Aliansi ini bertujuan memperkuat transfer teknologi, riset bersama, dan pembiayaan kolektif, sehingga negara-negara Global South tidak hanya jadi pasar, tetapi juga produsen teknologi hijau. Dalam konteks tersebut, Indonesia ditantang untuk memenuhi target iklim dan memiliki peluang memimpin diplomasi hijau yang menekankan solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka itu, Indonesia juga perlu merumuskan strategi ekspor tenaga kerja hijau.
Langkah ini memperkuat diplomasi hijau Indonesia melalui mobilitas SDM hijau. Jika pada masa lalu Indonesia dikenal sebagai pengirim tenaga kerja di sektor konstruksi, ke depan Indonesia berpotensi menjadi pemasok tenaga ahli global di bidang teknologi bersih, termasuk teknisi panel surya, insinyur kendaraan listrik, dan manajer proyek energi terbarukan dengan kompetensi berstandar internasional. Dengan demikian, green jobs bukan sekadar strategi pembangunan, tetapi warisan peradaban yang harus dijaga dan diwujudkan bagi masa depan bangsa.
Melihat potensi besar Indonesia, jelas bahwa green jobs menjadi strategi pembangunan sekaligus ujian nyata bagi kemampuan bangsa beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal karena kegagalan memanfaatkannya berisiko membuat Indonesia tertinggal dalam revolusi energi bersih.
Keberhasilan transisi energi dan pengembangan green jobs sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pendidikan, dan industri. Generasi muda yang terampil dan siap menghadapi teknologi bersih menjadi kunci, sementara inovasi digital dan inkubasi bisnis hijau menentukan kecepatan serta luasnya penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penentu agar kesempatan ini dapat direalisasikan secara maksimal.
Peluang ini mencerminkan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global di bidang energi bersih dan green jobs. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara berkelanjutan, disertai strategi kreatif dalam pendidikan dan industri, memungkinkan Indonesia menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sekaligus meninggalkan warisan peradaban berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Jika seluruh strategi ini dijalankan secara konsisten, mulai dari pengembangan Green Job Innovation Hub, penguatan green skills melalui pendidikan dan pelatihan, hingga pemanfaatan teknologi hijau, Indonesia dapat mengoptimalkan perencanaan dan implementasi secara terukur dan efisien. Selain itu, setiap investasi dan program tenaga kerja hijau harus dipastikan memberikan hasil nyata. Dalam kerangka tersebut, penciptaan green jobs bukan sekadar target jangka pendek, tetapi menjadi fondasi strategis dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, di mana pertumbuhan ekonomi, ketahanan lingkungan, dan kualitas sumber daya manusia berjalan seiring secara harmonis.
Penulis: Jason Fernando
Daftar Pustaka